Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, Pokir merupakan program legal DPRD Kabupaten Bengkalis, dalam pelaksanaannya harus melalui proses hingga ke tahap realisasi dan jika ada pergeseran tanpa melibatkan anggota DPRD secara otomatis dimasukkan kembali ke perubahan.

Kemudian, fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal ini menginginkan agar Pokir bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, begitu juga fraksi Gerindra, harapannya aspirasi yang di tampung bisa dimasukkan ke dalam rencana kerja setiap OPD yang ada di ruang lingkup Kabupaten Bengkalis. 

Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat berharap dengan adanya laporan pansus pokok-pokok pikiran ini akumulasi dari laporan reses secara berkala dalam setahun bisa diselaraskan dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Untuk itu, Ketua DPRD H. Khairul Umam mengharapkan agar komunikasi terjalin dengan baik antara ekskutif dan legislatif sehingga yang sudah menjadi program-program Bupati bisa diselaraskan dengan masyarakat. 

Pada agenda yang sama, Bupati Bengkalis menanggapi Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak serta Ranperda kerjasama daerah. 

"Dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum ter-manage-nya layanan yang terintegrasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis, maka perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah guna menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bengkalis dari berbagai tindakan kekerasan,"ujarnya.