Sebagai orang tua, atau mantan gubernur dan ingin memposisikan diri sebagai orang bijak, Syahril meminta untuk tidak selalu bicara seperti 'dikedai kopi', dalam artian harus berdasar.

"Saya memimpin lembaga adat ini, kolegtif kolegial dengan teman-teman di DPH. Setiap bertindak ada pijakan. Kalau ada pihak lain yang tak sejalan dengan saya, itu lain soal. Tapi mekanisme organisasi tetap saya junjung tinggi,"ujar Syahril. 

"Mari kita lihat aspek hukum. Baca buku ad art, Mubeslub itu baru bisa dilakukan, satu apabila ketua berhalangan tetap. Hari ini, Syahril Abubakar masih ada segar bugar. Yang kedua, Mubes bisa dilakukan kalau ada keputusan hukum. Dan yang ketiga kalau saya mengundurkan diri, ini baru bisa kita gelar Mubeslub itu," kata Syahril lagi. 

Jika memang Wan Abubakar cerdik sebagai anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Syahril meminta harusnya dipanggil juga untuk duduk bersama kubu dari dirinya, bukan hanya mendukung sebelah pihak. 

"Hadapkan kami kepada gubernur setia amanah itu. Ya panggil. Apakah beliau ada pernah memanggil saya sebagai ketua umum DPH, jantan hari ini beliau mengaku anggota DKA rapi datang ke LAM saja tak pernah. Dia tak tau apa permasalahan di LAM, apa yang dihadapi anak kemenakan. Hari ini pegawai di sekrerariat tak gajian sudah 4 bulan, harusnya itu yang ditanyakan, jangan ngaku-ngaku anggota DKA saja. Sekarang dia neken surat DKA, sementaranya ketua DKA pak Wan Thamrin Hasyim tak mau terlibat," papar Syahril. 

Syahril mengatakan, Wan Abubakar sering kali mengatakan bahwa dirinya tidak beretika, tidak sopan tidak menghargai orang tua, hal ini yang membuat Syahril meradang.