"Jika SOP yang dibuat dan disusun secara benar, pasti dapat membuat tim pelayanan beroperasi dalam proses yang formal dan terkoordinasi, terukur dan terarah. Dengan harapan dapat menciptakan komitmen setiap Perangkat Daerah, khususnya aparatur perpajakan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik,"ungkap Bustami HY.

Lanjutnya, penyusunan standar operasioanal prosedur pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkup Pemkab Bengkalis, memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebagai pedoman kerja bagi aparatur pengelola pajak daerah sesuai fungsinya dalam pengoptimalan pencapaian target pajak dan retribusi daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pada hari ini, kita coba bangun forum diskusi, terkait penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan maksud, agar terpenuhinya prinsip-prinsip pemungutan pajak yang terstruktur, serta memiliki kekuatan hukum dan petunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah," ujarnya lagi.

FOTO: Kepala Badan Pendapatan Daerah Syahruddin serta Kepala Perangkat Daerah lainnya di lingkup Pemkab Bengkalis dan peserta forum diskusi

Orang nomor satu di negeri junjunjan ini berharap, standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang terbentuk nantinya dapat digunakan dengan sebaik baiknya.