RIAU24.COM -  Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengomentari aksi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang tetap menolak dipaksa membuka big data soal mayoritas masyarakat ingin pemilu ditunda.

Menurutnya, aksi LBP itu wajar karena big data tersebut memang menimbulkan kebimbangan atau kesangsian dikutip dari detik.com, Rabu, 13 April 2022.

Kebimbangan itu tidak hanya terjadi pada praktisi media tetapi juga beberapa partai politik karena nilianya terlalu fantastis dan tidak sesuai.

"Tak hanya dari praktisi media digital seperti drone emprit, termasuk juga dari beberapa partai politik. Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan ketika berselancar di media sosial," ucapnya.

Yang paling menghebohkan, big data kepunyaan Luhut juga tidak relevan.

Pasalnya, pernyataan itu sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi dimana-mana serta ditolak tegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).