RIAU24.COM -  Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengomentari aksi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang tetap menolak dipaksa membuka big data soal mayoritas masyarakat ingin pemilu ditunda.

Menurutnya, aksi LBP itu wajar karena big data tersebut memang menimbulkan kebimbangan atau kesangsian dikutip dari detik.com, Rabu, 13 April 2022.

Kebimbangan itu tidak hanya terjadi pada praktisi media tetapi juga beberapa partai politik karena nilianya terlalu fantastis dan tidak sesuai.

"Tak hanya dari praktisi media digital seperti drone emprit, termasuk juga dari beberapa partai politik. Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan ketika berselancar di media sosial," ucapnya.

Yang paling menghebohkan, big data kepunyaan Luhut juga tidak relevan.

Pasalnya, pernyataan itu sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi dimana-mana serta ditolak tegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut saya di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi, serta Pak Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana ini meskipun terlalu lama dibiarkan menggantung di sisi lainnya, pembukaan big data oleh LBP menjadi tidak relevan," sebutnya.

Untuk diketahui, LBP menolak membuka buka big data soal penundaan pemilu saat berdebat dengan massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa, 12 April 2022.

"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," ujar Luhut di hadapan mahasiswa.