Luhut pernah mengklaim ada 110 juta orang di media sosial yang setuju bahwa Pemilu 2024 ditunda. Ratusan juta orang yang disebut sebagai "big data" ini diklaim menginginkan Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya.

Klaim ini bukan sekadar mendapat tentangan dari masyarakat umum. Para elit politik pun turut menyoroti klaim Luhut Binsar. Salah satunya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Luhut Binsar mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) kemudian merilis data bantahan terkait klaim Luhut Binsar. Dari data SMRC yang dipaparkan Deni Irvani secara daring, para pemilih PDIP mayoritas justru menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan.