RIAU24.COM -  Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) menggalang petisi yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membuka big data soal 110 juta pendukung penundaan pemilu.

Sudah belasan ribu orang menantang Luhut membuka data pendukung penundaan Pemilu 2024. Dukungan atas tantangan ini disuarakan masyarakat melalui laman change.org.

Petisi ini sebagai bentuk tantangan agar Luhut melakukan transparansi big data 110 juta orang Indonesia yang diklaimnya mendukung penundaan pemilu.

SAKTI berpendapat bahwa Luhut harus melakukan transparansi karena menjadi bagian dari informasi publik yang diatur pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP).

"Pernyataan Luhut soal big data ini harus didukung dengan bukti yang valid agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan bagi masyarakat," demikian bunyi petisi tersebut, dikutip dari situs Change.org.

Diketahui, wacana penundaan pemilu masih menjadi pembahasan panas di masyarakat, terutama media sosial. Wacana ini semakin memanas ketika Luhut Binsar membuat pernyataan kontroversial.

Luhut pernah mengklaim ada 110 juta orang di media sosial yang setuju bahwa Pemilu 2024 ditunda. Ratusan juta orang yang disebut sebagai "big data" ini diklaim menginginkan Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya.

Klaim ini bukan sekadar mendapat tentangan dari masyarakat umum. Para elit politik pun turut menyoroti klaim Luhut Binsar. Salah satunya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Luhut Binsar mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) kemudian merilis data bantahan terkait klaim Luhut Binsar. Dari data SMRC yang dipaparkan Deni Irvani secara daring, para pemilih PDIP mayoritas justru menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan.