Dampak perubahan iklim memang paling dirasakan masyarakat pesisir Indonesia. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa tahun 2050 diprediksi 199 kota pesisir Indonesia bakal terkena banjir rob, selain itu 118.000 hektar wilayah terendam air laut, dengan prediksi 8,6 juta populasi terdampak, serta kerugian diperkirakan mencapai Rp1.576 triliun (Rosalina et al., 2021). 

Adapun potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim juga telah menjadi indikator nasional di RPJMN 2020-2024. Selain kehilangan daratan, dampak perubahan iklim juga memberi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat desa (Ulfa, 2018).

Untuk itu pemerintah Indonesia serius melakukan rehabilitasi melalui kegiatan PKPRM Mangrove. Ekosistem mangrove di Riau berada di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Siak. Mangrove dibagi berdasarkan kerapatan tajuk. 

Untuk kerapatan mangrove lebat, potensinya terdapat 219.070 ha. Untuk mangrove sedang, terdapat 2.537 ha. Sedangkan kerapatan mangrove jarang mencapai 3.288 ha. Sehingga total eksisting mangrove di Provinsi Riau mencapai 224.895 ha. Adapun potensi rehabilitasi mangrove sekitar 12.207 ha. Pada tahun 2020 melalui skema PEN Mangrove dilaksanakan rehabilitasi seluas 692 ha, dengan jumlah 48.504 HOK. 

Rehabilitasi Mangrove 2021 di Provinsi Riau meningkat seluas 5.050 ha. Adapun anggaran yang disiapkan mencapai Rp54,7 Miliar, dikerjakan oleh 134 kelompok tani, dengan penyerapan tenaga kerja 210.823 HOK, dengan target penanaman bibit mangrove sebanyak 14.704.000 batang.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki sebaran mangrove seluas 3.311.207 Ha yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Diantara jumlah tersebut, sekitar 637.624 Ha termasuk dalam kondisi kritis dan memerlukan upaya pemulihan ekosistemnya. Mangrove termasuk ekosistem yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut.