"Itu hak mahasiswa yang dilindungi undang-undang untuk menuntut haknya bahkan menuntut keadilan, dan kenapa tahun ini baru muncul kebijakan seperti itu, bahkan selama 2 tahun yang lalu tidak ada kebijakan seperti ini, ada apa dengan pemerintah daerah kita (meranti red,)?. Kami juga mendesak Pemda Meranti, untuk secepatnya menanggapi hal tersebut dan memperlakukan yang adil,"ucapnya lagi.

Disamping itu, sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan di Kabupaten Bengkalis juga berharap agar DPRD kepulauan meranti bersama sama dengan mahasiswa memperjuangkan soal beasiswa tersebut.

"Kami meminta adanya kepedulian daerah, karena kami sangat merasa adanya diskriminasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan itu,"ujarnya lagi.

Menurutnya, surat edaran ini menjadi bukti mahasiswa bahwa adanya kebijakan tersebut sangat terkesan "menganaktirikan" serta diskriminasi pemerintah daerah. Karena ini sudah terbuka terang terangan.

"Saya yakin semua bukti ada pada kami, karena kami yang sangat dirugikan dalam hal ini. Dan saya mendesak agar pemerintah daerah secepatnya menanggapi hal tersebut, apabila dalam waktu 3 hari belum diselesaikan maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa,"tegasnya.

"Pemda jangan bermain-main dengan dunia pendidikan, mahasiswa inikan lagi berjihad dalam dunia pendidikan, saya harap kita sadari bersama terlebih lagi pemerintah yang punya andil lebih terhadap anak bangsa, jadi janganlah menambah masalah baru, karena surat yang dikeluarkan itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk kami,"pungkasnya menegaskan.