RIAU24.COM -BENGKALIS - Ikatan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti, yang melaksanakan pendidikan kuliah di kampus perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis angkat bicara terkait, adanya surat edaran yang dikeluarkan sekretaris Daerah Selatpanjang tertanggal 19 November 2021.

Surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah beredar itu tentang penetapan persyaratan penyediaan bantuan biaya pendidikan untuk program studi sastra S1, S2 dan S3. Seperti program doktor umum dan Doktor spesialis kepada mahasiswa yang berasal dari kabupaten kepuluan meranti tahun anggaran perubahan 2021.

Seperti disampaikan Muhammad Arif Al Arkhan kepada media ini di Bengkalis, Sabtu 27 November 2021. M Arif Al Arkhan mengungkapkan dirinya sebagai mahasiswa sangat kecewa terhadap adanya kebijakan SE dari sekda meranti tersebut.

"Surat itu dengan tegas dan jelas terang benderang bahwa pemerintah Daerah Kepulauan Meranti mendiskriminasi kami sebagai mahasiswa meranti yang sedang menempuh pendidikan di kabupaten Bengkalis. Setelah membaca surat edaran itu saya menilai bahwa pemerintah daerah dengan jelas tidak sama sekali memperhatikan kami sebagai mahasiswa,"ungkapnya.

"Kami sedang menempuh pendidikan di kabupaten lain misalnya politeknik Bengkalis, STAIN Bengkalis dan STIE Syari’ah Bengkalis. Dengan adanya surat itu berarti mereka menggali lobang sendiri atau jurang buat mereka sendiri," kesalnya.

M Arif Al-arkhan kembali menambahkan bahwa, mahasiswa sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntut hak mereka terkait dana Beasiswa. 

"Itu hak mahasiswa yang dilindungi undang-undang untuk menuntut haknya bahkan menuntut keadilan, dan kenapa tahun ini baru muncul kebijakan seperti itu, bahkan selama 2 tahun yang lalu tidak ada kebijakan seperti ini, ada apa dengan pemerintah daerah kita (meranti red,)?. Kami juga mendesak Pemda Meranti, untuk secepatnya menanggapi hal tersebut dan memperlakukan yang adil,"ucapnya lagi.

Disamping itu, sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan di Kabupaten Bengkalis juga berharap agar DPRD kepulauan meranti bersama sama dengan mahasiswa memperjuangkan soal beasiswa tersebut.

"Kami meminta adanya kepedulian daerah, karena kami sangat merasa adanya diskriminasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan itu,"ujarnya lagi.

Menurutnya, surat edaran ini menjadi bukti mahasiswa bahwa adanya kebijakan tersebut sangat terkesan "menganaktirikan" serta diskriminasi pemerintah daerah. Karena ini sudah terbuka terang terangan.

"Saya yakin semua bukti ada pada kami, karena kami yang sangat dirugikan dalam hal ini. Dan saya mendesak agar pemerintah daerah secepatnya menanggapi hal tersebut, apabila dalam waktu 3 hari belum diselesaikan maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa,"tegasnya.

"Pemda jangan bermain-main dengan dunia pendidikan, mahasiswa inikan lagi berjihad dalam dunia pendidikan, saya harap kita sadari bersama terlebih lagi pemerintah yang punya andil lebih terhadap anak bangsa, jadi janganlah menambah masalah baru, karena surat yang dikeluarkan itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk kami,"pungkasnya menegaskan.