Dalam laporannya, Greenpeace mengidentifikasi delapan perusahaan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil dengan masing-masing lebih dari 10.000 hektar perkebunan ilegal, termasuk satu perusahaan minyak sawit yang berbasis di Singapura dan dua perusahaan yang berbasis di Malaysia.

Menurut sebuah studi yang diluncurkan pada bulan Mei oleh Forests and Finance, sebuah koalisi kelompok penelitian dan organisasi sipil, lembaga keuangan China juga menyediakan sekitar US$15 miliar pinjaman dan layanan penjaminan antara Januari 2016 dan April 2020 untuk perusahaan yang mendorong deforestasi hutan hujan tropis dengan menghasilkan komoditas seperti minyak sawit, pulp dan kertas, daging sapi, kedelai, karet, dan kayu di Asia Tenggara, Brasil, dan Afrika Tengah dan Barat.

“Ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, pemerintah, perusahaan, dan investor. Investor harus waspada karena mereka dapat menilai indeks lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Ini bisa merusak reputasi mereka,” kata Iqbal Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia.