Pertanyaan mengapa pemukiman Tionghoa Indonesia sering menjadi sasaran pergolakan politik dan sosial juga menjadi fokus perhatian Dewi.

“Saya tertarik dengan stigma terhadap orang Indonesia Tionghoa yang dipandang sebagai komunitas yang terpisah dari orang Indonesia lainnya. Ini tidak selalu begitu. Sebelum kolonialisme Belanda dimulai, pendatang Tionghoa yang sebagian besar pedagang cenderung tinggal di kota-kota pesisir bersama penduduk asli,” katanya.

Seiring berkembangnya pengaruh Belanda di Nusantara, komunitas Tionghoa di Batavia (sekarang Jakarta) bentrok dengan pasukan Belanda dalam sebuah insiden yang sekarang dikenal sebagai Chinezenmoord (Pembunuhan Tionghoa) tahun 1740 di mana 10.000 orang Tionghoa diperkirakan tewas. Setelah kekalahan mereka, orang-orang Tionghoa diharuskan tinggal di daerah-daerah terpencil di kota-kota di seluruh Hindia Belanda. Kohabitasi dengan penduduk asli Indonesia dilarang.

“Namun, pada awal abad ke-20, aturan segregasi dilonggarkan,” kata Dewi.

“Pada saat itu, minoritas kecil orang Cina telah meningkat menjadi kepentingan ekonomi yang besar di koloni. Orang Cina kelas atas ini diizinkan untuk memiliki rumah bersama orang Eropa dan Eurasia di bagian kota yang paling elit. Jadi ketika orang-orang Eropa pergi setelah Indonesia merdeka, elit Tionghoa inilah yang ditinggalkan, untuk dilihat sebagai perwujudan kekayaan dan hak istimewa.”

Tradisi orang Indonesia Tionghoa yang tinggal di daerah terpisah sudah tidak berlaku lagi dewasa ini, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian Dewi menemukan bahwa kaum milenial Tionghoa Indonesia sebagian besar peduli dengan isu-isu seperti keamanan lingkungan dan lokasi yang nyaman ke tempat kerja dan fasilitas umum mereka ketika mereka membeli properti, bukan apakah daerah tersebut didominasi oleh orang Tionghoa.