RIAU24.COM -  Kisruh Partai Demokrat dengan KLB Demokrat sudah memasuki babak baru, dimana kubu KLB pimpinan Moeldoko kembali mengajukan gugatan terhadap putusan Menteri Hukum dan Ham.

Perang dua kubu ini juga mencerminkan perang dua pakar hukum yang pernah bernaung dalam satu partai yakni kuasa hukum KLB Yusril Izha Mahendra (YIM) dan kuasa hukum Demokrat, Hamdan Zeolva (HZ). YIM dan HZ merupakan tokoh penting dan pendiri Partai Bulan Bintang (PBB).

Dalam menghadapi gugatan kubu Moeldoko ini, Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, mengklaim punya ratusan fakta hukum untuk membuktikan keputusan Menteri Hukum dan Ham yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum. Pernyataan ini disampaikan Hamdan menjelang Sidang Gugatan Moeldoko di Pengadilan TUN Jakarta.
zxc1

Pada 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deli Serdang dikarenakan pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB. Termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat. 

“Upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC  Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB illegal tersebut diselenggarakan,” tegas Hamdan dalam keterangan pers, Rabu (6/10).