“Namun, sejauh ini tidak ada skema seperti itu yang dirancang oleh pemerintah negara bagian,” kata aktivis Anjali Bhardwaj kepada Al Jazeera. Dia mengatakan dia telah mengirim pemberitahuan hukum ke beberapa negara bagian, menanyakan mengapa mereka gagal mematuhi arahan Mahkamah Agung.

Dalam sebuah jawaban kepada Bhardwaj pada 24 Agustus, kementerian federal urusan konsumen, makanan dan distribusi publik mengatakan revisi dalam perkiraan kuota hanya akan mungkin dilakukan setelah publikasi sensus berikutnya.

“Kemungkinan besar, sensus berikutnya akan diterbitkan setelah pandemi berakhir. Apa yang akan dilakukan orang-orang ini selama pandemi? Apakah mereka akan kelaparan?” tanya Bhardwaj.