Ketakutannya menjadi-jadi ketika terjadinya perpanjangan masa jabatan baik eksekutif atau yudikatif yang dianggapnya melanggar UUD.

"Preseden yang tidak baik bagi demokrasi kita karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat," tulisnya.

Dengan alasan seperti itu dengan tegas dia menolak Pilkada 2024 diundur menjadi 2027.

"Karena itu, apapun tanpa ada dasar yang kuat kita tolak perpanjangan masa presiden atau perpanjangan yang lain kecuali memang ada payung hukumnya," tulisnya.

"Dan payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2 kali masa jabatan presiden," tulisnya.