Pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 860 orang dan menahan hampir 5.000 hingga saat ini, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Bulan lalu, Human Rights Watch telah mendesak Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan embargo senjata, dengan mengatakan bahwa "walaupun tidak mengikat secara hukum pada negara-negara, resolusi seperti itu akan membawa bobot politik yang signifikan", dikutip dari BBC.

"Pemerintah harus mengakui bahwa senjata yang dijual ke militer Myanmar kemungkinan akan digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap penduduk," tambah organisasi itu. "Embargo senjata dapat membantu mencegah kejahatan semacam itu."