RIAU24.COM - PBB mengeluarkan seruan untuk menghentikan penjualan senjata ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer tahun ini.

PBB juga menyerukan pembebasan tahanan politik, seperti pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan diakhirinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
zxc1 
Meskipun tidak mengikat secara hukum, resolusi tersebut signifikan secara politik.

"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata. Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit," kata Christine Schraner, utusan khusus PBB untuk Myanmar kepada Majelis Umum.

Seruan ini didukung oleh 119 negara, hanya Belarus satu-satunya negara yang menentangnya.
zxc2 

36 negara lainnya abstain, termasuk Rusia dan China - dua pemasok senjata terbesar militer Myanmar.

Beberapa abstain mengatakan krisis adalah masalah internal bagi Myanmar.

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skoog, mengatakan resolusi itu "mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasannya terhadap rakyatnya sendiri, dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia".

Suu Kyi (75) ditahan di bawah tahanan rumah sejak kudeta, dan hanya sedikit yang terlihat atau terdengar tentang dia, kecuali beberapa kali hadir di pengadilan.

Militer telah membenarkan perebutan kekuasaan pada Februari, menuduh kecurangan pemilih dalam pemilihan umum yang diadakan November lalu.

Tapi pemantau pemilu independen mengatakan pemilu itu sebagian besar bebas dan adil, dan tuduhan terhadap Suu Kyi telah banyak dikritik karena bermotif politik.

Kudeta itu memicu demonstrasi yang meluas, dan militer Myanmar secara brutal menindak pengunjuk rasa, aktivis, dan jurnalis pro-demokrasi.

Pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 860 orang dan menahan hampir 5.000 hingga saat ini, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Bulan lalu, Human Rights Watch telah mendesak Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan embargo senjata, dengan mengatakan bahwa "walaupun tidak mengikat secara hukum pada negara-negara, resolusi seperti itu akan membawa bobot politik yang signifikan", dikutip dari BBC.

"Pemerintah harus mengakui bahwa senjata yang dijual ke militer Myanmar kemungkinan akan digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap penduduk," tambah organisasi itu. "Embargo senjata dapat membantu mencegah kejahatan semacam itu."