RIAU24.COM - Sebelumnya, label teroris bagi KKB itu awalnya disebut oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Label itu muncul usai KKB menewaskan Kepala BIN daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.  

Peneliti Intelijen dan Terorisme, Beni Sukadis menilai pelebelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris oleh pemerintah tidak tepat. Kebijakan tersebut menurutnya hanya akan membuat situasi menjadi kian rumit.

Pendekatan dengan operasi keamanan dikhawatirkan akan menambah jatuhnya korban jiwa baik dari sisi pemerintah, KKB, bahkan masyarakat sipil.

"Secara geografis, Puncak, Papua, adalah daerah pegunungan dan hutan lebat. Kepolisian atau densus 88 tidak terlatih dalam jungle warfare. Secara faktual, KKB lebih menguasai medan. Itu justru akan membuat konflik makin berlarut-larut," ujar Beni dilansir dari Media Indonesia, Sabtu (1/5).

Hal ini juga menandakan bahwa keputusan yang diambil pemerintah secara tidak matang, tidak didukung rencana konsisten untuk menghadapi KKB dalam konteks mengurangi ancaman.

"Seandainya saja TNI yang diterjunkan dalam jumlah besar, hasilnya mungkin lebih baik. Namun problemnya apa TNI mau bergerak dengan berlandaskan UU penanganan terorisme? Setahu saya TNI masih resistan dengan itu. Mereka lebih senang memakai UU TNI," jelas dia.