Jika pemerintah berkeras melakukan operasi keamanan, Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan instruksi presiden untuk melibatkan TNI secara penuh.

Harus ada instruksi yang menteapkan berapa lama operasi akan dilakukan, berapa banyak pasukan yang akan dikirim, bagaimana tanggung jawab komando dan bagaimana koordinasi dengan polisis sebagai ujung tombak.

"Tidak bisa ujug-ujug kirim TNI. TNI harus dilibatkan tetapi di bawah kendali otoritas sipil karena ini bukan perang. Ini operasi militer selain perang menghadapi kelompok bersenjata," tandasnya.

Kini pemerintah sudah resmi menyatakan KKB sebagai kelompok teroris. Menko Polhukan Mahfud MD mengatakan keputusan ini merupakan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.