"Seharusnya jika tahanan KPK dan Kejagung divaksin, warga binaan lain juga harus mendapat vaksin," kata Maidina seperti dilansir BBC Indonesia.

"Jangan tahanan yang kondisinya memungkinkan dilaksanakan protokol kesehatan, satu ruangan satu orang dan dekat dengan layanan kesehatan di Jakarta, malah mendapat vaksin. Sementara warga binaan yang paling rentan, penjara penuh sesak dan memprihatinkan malah tidak divaksin," tambahnya.

Menurut Maidina, tahanan dan narapidana merupakan kelompok masyarakat yang harus masuk dalam prioritas penerimaan vaksin.

"Populasi ini tidak mudah menjalankan protokol kesehatan, seperti jaga jarak karena ada di kondisi yang tertutup, ruang gerak terbatas. Yang dihukum dari mereka adalah kemerdekaannya, bukan hak mereka untuk mendapatkan kesehatan," tambah Maidina.

Situasi itu diperparah dengan kondisi penjara umum yang kelebihan kapasitas. "Seperti di Jakarta, lapas dan rutan perempuan menjadi episentrum Covid-19, di mana banyak infeksi terjadi, begitu juga di tempat lain," katanya.