Ratusan pengunjuk rasa ditangkap, media lokal melaporkan. AS mengutuk kekerasan mematikan terbaru junta terhadap pengunjuk rasa dan menyerukan tindakan yang lebih global. "Kami terkejut dan muak melihat kekerasan mengerikan yang dilakukan terhadap orang-orang Burma atas seruan damai mereka untuk memulihkan pemerintahan sipil," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, menggunakan nama lama Myanmar.

"Kami menyerukan semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Burma terhadap rakyatnya sendiri," katanya kepada wartawan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan sipil negara itu, dan merebut kekuasaan melalui kudeta. Militer membenarkan pengambilalihan tersebut dengan klaim penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020 yang mengembalikan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan secara telak. Komisi pemilihan, yang anggotanya juga ditahan dalam kudeta tersebut, mengatakan pemungutan suara itu adil.

Para pegiat menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan, dan embargo senjata sebagai tanggapan atas kudeta tersebut, dan untuk merujuk militer, yang sebelumnya memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap Rohingya, ke Pengadilan Kriminal Internasional. Schraner Burgener akan memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB tentang perkembangan pada hari Jumat, dengan utusan tersebut mendesak negara-negara untuk mengambil "langkah-langkah yang sangat kuat" untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara.

Dia mengatakan kepada wartawan di New York bahwa dia telah memperingatkan wakil kepala militer Myanmar Soe Win tentang potensi tindakan tegas.