RIAU24.COM -  Sedikitnya 38 orang tewas dalam protes anti-kudeta di Myanmar pada Rabu, kata PBB, dalam tindakan keras paling berdarah terhadap demonstrasi damai menentang kudeta militer. Pasukan keamanan menembaki orang-orang yang memprotes aturan militer di seluruh Myanmar, sehari setelah negara tetangga menyerukan pengekangan dan menawarkan untuk membantu menyelesaikan krisis.

Dilansir dari Aljazeera, polisi dan tentara melepaskan tembakan dengan peluru tajam sertya sedikit tanda peringatan, kata saksi mata.

Christine Schraner Burgener, utusan PBB untuk Myanmar, mengatakan, "Sekarang lebih dari 50 orang tewas sejak kudeta dimulai dan banyak yang terluka".

Dia mengutip pakar senjata yang memeriksa rekaman video yang menunjukkan polisi menggunakan senjata sub-mesin 9mm untuk menembakkan peluru tajam ke orang-orang. “Saya melihat klip video hari ini sangat mengganggu. Salah satu rekaman menunjukkan polisi memukuli kru medis sukarelawan; mereka tidak bersenjata, "kata Burgener dalam pengarahan virtual.

“Klip video lain menunjukkan seorang pengunjuk rasa diambil dari polisi dan mereka menembaknya dari jarak yang sangat dekat, mungkin satu meter. Dia tidak menolak penangkapannya dan sepertinya dia meninggal di jalan. "

Burgener mengatakan sekitar 1.200 orang telah ditahan di Myanmar sejak kudeta bulan lalu dan banyak keluarga tidak mengetahui kondisi kesehatan atau keberadaan mereka.

Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP), yang melakukan penangkapan sejak kudeta, mengatakan 1.498 orang telah ditahan dengan 1.192 masih ditahan sementara sisanya telah dibebaskan. Organisasi tersebut juga mengutuk penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai, mengatakan amunisi hidup telah digunakan di tujuh kota di seluruh negeri.

Sebelumnya pada hari Rabu, video dari berbagai lokasi menunjukkan pasukan keamanan menembakkan ketapel ke arah demonstran, mengejar mereka, dan bahkan memukuli kru ambulans dengan popor senapan dan pentungan. Frontier, majalah urusan terkini terkemuka, melaporkan korban tewas setidaknya 16 pengunjuk rasa pro-demokrasi, termasuk enam orang di Yangon, kota terbesar di negara itu.

Para saksi mata mengatakan pasukan keamanan melepaskan tembakan di sebuah lingkungan di utara kota pada sore hari.

“Saya mendengar begitu banyak tembakan terus menerus. Saya tiarap di tanah, mereka banyak menembak, ”kata pengunjuk rasa Kaung Pyae Sone Tun, 23 tahun.

Seorang dokter mengatakan kepada kantor berita AFP, seorang pengunjuk rasa ditembak di dada di kota kedua Mandalay sementara seorang lagi, seorang wanita berusia 19 tahun, ditembak di kepala. “Mengerikan, ini pembantaian. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan situasi dan perasaan kami, ”kata aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi.

Save the Children mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa empat anak termasuk di antara yang tewas, termasuk seorang bocah lelaki berusia 14 tahun yang dilaporkan Radio Free Asia ditembak mati oleh seorang tentara dalam konvoi truk militer yang lewat. Para tentara memasukkan tubuhnya ke dalam truk dan meninggalkan tempat kejadian.

Ratusan pengunjuk rasa ditangkap, media lokal melaporkan. AS mengutuk kekerasan mematikan terbaru junta terhadap pengunjuk rasa dan menyerukan tindakan yang lebih global. "Kami terkejut dan muak melihat kekerasan mengerikan yang dilakukan terhadap orang-orang Burma atas seruan damai mereka untuk memulihkan pemerintahan sipil," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, menggunakan nama lama Myanmar.

"Kami menyerukan semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Burma terhadap rakyatnya sendiri," katanya kepada wartawan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan sipil negara itu, dan merebut kekuasaan melalui kudeta. Militer membenarkan pengambilalihan tersebut dengan klaim penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020 yang mengembalikan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan secara telak. Komisi pemilihan, yang anggotanya juga ditahan dalam kudeta tersebut, mengatakan pemungutan suara itu adil.

Para pegiat menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan, dan embargo senjata sebagai tanggapan atas kudeta tersebut, dan untuk merujuk militer, yang sebelumnya memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap Rohingya, ke Pengadilan Kriminal Internasional. Schraner Burgener akan memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB tentang perkembangan pada hari Jumat, dengan utusan tersebut mendesak negara-negara untuk mengambil "langkah-langkah yang sangat kuat" untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara.

Dia mengatakan kepada wartawan di New York bahwa dia telah memperingatkan wakil kepala militer Myanmar Soe Win tentang potensi tindakan tegas.