Menanggapi kritik selama sesi parlemen 4 Februari, al-Anani mengatakan kementerian pariwisata "tidak ada hubungannya dengan proyek" karena tidak termasuk dalam kewenangannya.

"Saya menghadiri peluncuran itu karena saya diundang oleh negara," kata media Mesir mengutip al-Anani. "Jika proyek tersebut diserahkan kepada kementerian, saya tidak akan mengizinkannya."

Menurut WJ Dorman, yang berafiliasi dengan University of Edinburgh dan pakar politik perkotaan Mesir, Cairo Eye adalah contoh dari “inisiatif spektakuler yang dimaksudkan untuk menciptakan kesan semangat atau dinamisme dalam lingkungan binaan dan, dengan demikian, , mengalihkan perhatian dari kekurangan tata kelola dan kehidupan perkotaan sehari-hari ”.

Dalam laporan tahun 2019, Bank Dunia mengatakan 60 persen orang Mesir "miskin atau rentan", naik dari angka kemiskinan nasional yang mendekati 30 persen pada 2015. Lebih dari 40 persen penduduk negara itu tinggal di daerah perkotaan.

Penentangan terhadap proyek Cairo Eye muncul di tengah diskusi yang lebih luas tentang upaya pembangunan jalan yang dipimpin pemerintah yang menurut beberapa orang dapat menghapus warisan Kairo.

Laporan bulan ini tentang dugaan rencana untuk membangun jembatan layang di Heliopolis, pinggiran timur Kairo, melewati katedral berusia seabad - yang dikenal sebagai Basilika - membuat khawatir banyak penduduk.