Sudah Waktunya Jokowi Tertibkan Buzzer Secara Hukum, Ini Alasannya
"Juga agar kebijakan pemerintah selalu memiliki dukungan publik melalui buzzer," kata Dedi.
Namun demikian, Dedi melihat kondisi saat ini yang membuat demokrasi menjadi rapuh karena buzzer sudah merongrong kepercayaan publik.
"Sudah waktunya ada penertiban dari sisi hukum, terlebih kita punya Kapolri baru. Harapannya propaganda politik mesti diakhiri," pungkas Dedi.
Baca juga: Pusat Kajian Anti Korupsi UGM soal Pengampunan Terhadap Koruptor: Bahaya dan Bertentangan dengan UU