Kebijakan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik, mengapa guru tidak boleh jadi PNS? Bagaimana jaminan masa depan mereka? Bagaimana dengan lulusan keguruan yang ingin jadi PNS? Bagaimana dengan pemda yang mampu membiayai dan mengatur penempatan PNS guru yang merata di daerahnya?

Menurut Irwan, banyak pertanyaan yang mesti harus dijawab pemerintah.

"Dan ini benar-benar melukai perasaan dan juga rasa keadilan para guru honorer dan juga para mahasiswa keguruan ataupun guru yang sedang melanjutkan pendidikan," papar Wakil Sekertaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu.

Ditambahkannya, pemerintah seharusnya bisa mencontoh kebijakan penanganan guru honorer di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Di masa SBY, ada 1,1 juta honorer yang diangkat PNS dan tidak ada masalah sampai saat ini bahkan mereka yang jadi PNS bisa jadi pahlawan keluarga," ujarnya lagi. 

Menyedihkan