HNW mengusulkan agar Polri sebaiknya menempuh prosedur yang semestinya jika ingin membuat aturan. Sehingga aturan yang dibuat tak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

"Kalau Kapolri ingin buat aturan mestinya diajukan saja ke komisi III, jangan buat produk hukum yang landasan hukumnya bertentangan dengan konstitusi dan tidak punya posisi hierarki hukum yang diakui di Indonesia," tuturnya.