Andai di dalam penyampaian di depan umum tidak berdasarkan pada data dan fakta, baru dapat dikatakan sebagai upaya pembohong dan upaya mencemar nama baik baik personal maupun kelompok atau menimbulkan keresahan.

Apalagi dari info ada penarikan kartu yg dimiliki masyarakat oleh pihak tertentu yg dimobilisasi. Pihak-pihak tersebut yang mengambil kartu secara paksa dari masyarakat bisa dilaporkan untuk dimintai pertanggung jawaban di depan hukum.

Sebagai pembanding saya beritahu, ada banyak sekali Paslon di Pilkada serentak tahun 2020 ini yang menggunakan Program Kartu sebagai strategi pemenangan, di update dari media sosial seperti -Pilkada Kota Bandung, Paslon Dadang- Sahrul, dengan kartu tani dan kartu olahraga.

-Pilkada Sulawesi Tengah, Paslon Rusdi-Mamun, dengan kartu Sulteng sejahtera.

-Pilkada Rohil Riau, Paslon Aman, dengan kartu usahawan, kartu BLT, kartu cerdas.

-Pilkada Gresik, Paslon Qosim-Qodir, dengan kartu petani bangkit.