Undang-undang imigrasi Malaysia juga tidak membedakan anak-anak dari orang dewasa, meninggalkan anak-anak yang tunduk pada kondisi penangkapan dan penahanan orang dewasa dan tanpa akses ke pendidikan atau bermain. Anak-anak di bawah 12 tahun ditahan dengan wanita dewasa, sedangkan anak laki-laki di atas 13 tahun ditahan dengan pria dewasa, menurut SUKA Society, sebuah organisasi hak anak Malaysia.

SUHAKAM mendokumentasikan 118 kematian di tahanan imigrasi dari 2015 hingga 2016, sementara pada 2017, Reuters melaporkan bahwa mantan tahanan, lembaga pemerintah dan kelompok hak asasi telah berbicara tentang kepadatan yang berlebihan, sanitasi yang buruk, akses terbatas ke makanan bergizi atau perawatan kesehatan, dan pemukulan oleh penjaga kamp. Noor Aziah, komisaris anak-anak, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kepadatan yang berlebihan, kurangnya fasilitas terpisah untuk anak-anak dan keluarga, dan tidak adanya bekal untuk pendidikan atau bermain tetap menjadi perhatian penting.

Sebuah studi global PBB tahun 2019 tentang anak-anak yang dirampas kebebasannya menemukan bahwa menahan anak-anak dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental yang signifikan. Konvensi PBB tentang Hak Anak, di mana Malaysia merupakan salah satu pihaknya, melarang penahanan anak karena alasan imigrasi, dan Undang-Undang Anak Malaysia tahun 2001 menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas.

Menurut temuan yang diterbitkan oleh UNICEF pada tahun 2018, menahan anak di detensi imigrasi tidak pernah menjadi kepentingan terbaik mereka dan harus dihindari dengan cara apa pun. Selain melanggar hak-hak anak, biayanya mahal, sulit dikelola, dan jarang efektif dalam menghalangi atau mengelola migrasi.

Pada November, Human Rights Watch menyerukan Malaysia untuk segera membebaskan semua anak yang ditahan dan memberi UNHCR akses ke pengungsi dan pencari suaka yang ditahan. “Anak-anak yang rentan ini, termasuk banyak yang kemungkinan melarikan diri dari kekejaman di Myanmar, harus dirawat, bukan diperlakukan sebagai penjahat,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia, dalam sebuah pernyataan.

Inisiatif yang mempromosikan alternatif penahanan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2014, Departemen Imigrasi Malaysia bersama dengan SUHAKAM dan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah membentuk kelompok kerja untuk mengoperasionalkan alternatif penahanan bagi anak-anak tanpa pendamping dan terpisah. Grup mengembangkan prosedur operasi standar untuk program percontohan yang menawarkan tempat penampungan sementara dan layanan manajemen kasus melalui organisasi non-pemerintah lokal.