Dalam serangkaian tweet pada hari Senin, Perdana Menteri Kurdi Masrour Barzani mengatakan krisis ekonomi saat ini dipaksakan pada Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) "oleh peristiwa luar".

"Meskipun KRG menunjukkan semua kemungkinan kemauan dan fleksibilitas dalam mencari penyelesaian dalam kerangka itu, pemerintah federal belum melepaskan bagian anggaran kami yang sah," tulis Barzani.

Namun, tidak semua orang menyalahkan Baghdad atas masalah tersebut.

“Pemerintah Irak tidak bertanggung jawab atas gaji Kurdistan,” kata Hiwa, 30 tahun, seorang pengunjuk rasa dari Chamchamal, sebuah kota di sebelah barat Sulaymaniyah.

Hiwa, seorang karyawan KRG, bergabung dengan pengunjuk rasa di kampung halamannya pada hari Senin untuk menuntut gaji penuhnya, yang katanya telah dipotong setengah, membuat keuangan rumah tangganya terganggu.

Pada hari Selasa, partai-partai terkemuka Kurdi bertemu di Erbil untuk membahas penundaan gaji.