Atas dasar hal tersebut, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menyatakan sejumlah sikap. Pertama, menuntut presiden mengevaluasi Menteri Pertahanan yang membuat beberapa kebijakan kontraproduktif dalam pemajuan HAM. Kedua, menuntut Presiden untuk mencopot seluruh pihak, yang tergabung dalam Tim Mawar yang terbukti terlibat dalam tindakan penghilangan paksa 1997-1998, dari jabatan publik.

"Ketiga, menuntut Presiden menuntaskan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu demi memberikan keadilan bagi keluarga korban dan sebagai bentuk komitmen negara agar peristiwa serupa tidak terulang kembali," ungkap Nelson.

Desakan ke empat ialah mendesak Presiden dan DPR untuk mereformasi peradilan militer dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. kelima mendesak Mahkamah Agung untuk mempublikasikan seluruh putusan terkait penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. "Terakhir, menolak militerisasi pejabat teras di Kementerian Pertahanan," tegas dia.

Adapun lembaga yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ialah LBH Jakarta, Public Virtue Institute, Imparsial, SETARA Institute, Pil-Net, ELSAM, PBHI, Amnesty Internasional, LBH pers dan ICW.***