RIAU24.COM - Pemerintah tetap menjalankan Pilkada Serentak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yakni 9 Desember 2020. Mengenai hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima keputusan pemerintah.

Meski menerima, dia meminta pemerintah bertanggungjawab penuh atas segala risiko penularan Covid-19 yang timbul akibat Pilkada 2020.

Haedar menyebutkan pelaksanaan Pilkada memang hak otoritas pemerintah bersama DPR dan KPU. Untuk itu, meminta kepada pihak-pihak tersebut telah benar-benar matang mengambil keputusan dengan memperhitungkan kondisi pandemi yang tetap naik.

"Semua berpulang kepada pemerintah dan lembaga terkait yang memang kewenangannya. Semua tentu sudah diperhitungkan dengan segala risiko dan tanggungjawabnya yang total," ujarnya, Rabu 23 September 2020.

Haedar menambahkan Muhammadiyah, NU, dan kekuatan masyarakat lainnya menyampaikan pernyataan sikap tentang usul penundaan Pilkada 2020 sebagai wujud tanggungjawab moral atas keselamatan warga bangsa. Masih menurut Haedar, pernyataan itu lebih bersifat memberi saran dan masukan yang serius dan objektif atas situasi pandemi Covid-19 yang secara nyata menaik.

"Bukankah persentase kematian akibat Covid di negeri ini termasuk tinggi, bahkan untuk tenaga kesehatan yang tertinggi, bila dibanding negara lain?" ucap Haedar.