"Sikap Muhammadiyah dan ormas lainnya tidak lain untuk kepentingan bersama, karena ketika wabah terus meluas yang rugi bangsa Indonesia. Apakah masukan ormas itu diterima atau tidak, tentu sepenuhnya berada dalam otoritas pemerintah, DPR, dan KPU," lanjutnya lagi.

Menurutnya, saran Muhammadiyah cukup elegan disampaikan agar pemerintah bermusyawarah secara optimal dengan DPR dan KPU demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Kemudian keputusan menunda atau meneruskan pilkada sepenuhnya tergantung kearifan dan sikap kenegarawanan lembaga-lembaga tersebut.

"Apapun keputusannya, yang penting pemerintah, DPR, KPU, dan semua pihak terkait benar-benar seksama dan dapat bertanggungjawab sepenuhnya atas segala keadaan dan konsekuensinya di belakang hari," tegas Haedar dilansir dari Republika.co.id.