"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," ujarnya.

Ia menambahkan, rencana Pemprov DKI tersebut justru memunculkan kontroversi. "Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 triliun yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant," terangnya.

Dia menyebutkan kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara 'pencegahan covid 19 dan ekonomi' terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," kata dia.