RIAU24.COM - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan menerapkan PSBB total pada tanggal 14 September mendatang kembali mendapat kritikan.

Kali ini, tudingan miring datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Dia mendesak agar Anies Baswedan membatalkan PSBB tersebut. Dia menuding ada motif politik dalam kebijakan tersebut.

Dia menyebut PSBB total akan jadi pukulan keras bagi masyarakat kecil yang sudah terpuruk sejak pandemi corona muncul di Indonesia.

"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata dia dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu, 12 September 2020.

Dia berpendapat, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Gembong juga menilai Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat.

"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," ujarnya.

Ia menambahkan, rencana Pemprov DKI tersebut justru memunculkan kontroversi. "Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 triliun yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant," terangnya.

Dia menyebutkan kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara 'pencegahan covid 19 dan ekonomi' terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," kata dia.