RIAU24.COM - Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf mengkritik ernyataan Jurubicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman yang menyatakan jika influencer adalah ujung tombak demokrasi digital terus menuai kritik.

"Di era sebelum digital atau sekarang era digital, baik atau buruknya demokrasi dijalankan tergantung pada kekuatan civil society. Semakin kuat civil society, maka demokrasi makin berkualitas," kata Gde Siriana dikutip dari Rmol.id, Rabu, 2 September 2020.

Tapi, lanjut Gde Siriana, di era digital seperti sekarang ini, banyak kelompok masyarakat yang mulai menyampaikan hak berpendapatnya melalui media digital dengan mendapat bayaran seperti influencer yang mendapat kucuran dana dari APBN hingga Rp 90,45 miliar.

"Aktivitas civil society tidak berbayar, termasuk para netizen. Jika Fadjroel bilang sekarang masyarakat partisipatif dalam kebijakan, ya mestinya influencer ini tidak dibayar pemerintah," lanjutnya.

Aktivis Bandung Intiative itu menegaskan jika influencer yang dibayar pemerintah tidak bisa bersifat objektif dalam menyampaikan informasi. Berbeda halnya dengan masyarakat yang cenderung kritis untuk membangun bangsa.

"Netizen plat merah karena dibayar pemerintah tidak bisa dibilang partisipasi masyarakat lagi, karena ini menjadi corong suara pemerintah, seperti biro agitasi propaganda pemerintah," ujarnya lagi.