Selain itu, Gde Siriana mengatakan influencer yang dibayar pemerintah akan semakin memperkuat keterbelahan di masyarakat, yang ujungnya akan timbul kutub netizen publik dan netizen plat merah.

"Justru hal ini menimbulkan perlawanan atau gap di masyarakat. Antara netizen yang murni partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan publik vs netizen plat merah berbayar yang mendukung kebijakan pemerintah. Potensi konflik horisontal pun besar," ungkapnya.

"Jika ini (influencer) gunakan APBN maka harus ikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang perlu dalam pemilihan netizen berbayar. Netizen plat merah ini tak lebih statusnya dari vendor seperti vendor-vendor lainnya," tutupnya.