Hal ini tentunya merusak tatanan kepartaian yang ada. Musda Partai Golkar Pekanbaru seharusnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan partai dengan suasana yang demokratis dan nihil intimidasi.

Oleh sebab itu maka Depidar IV SOKSI Provinsi Riau sebagai organisasi yang mendirikan partai Golkar dan menyalurkan aspirasinya kepada partai Golkar meminta kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Riau untuk memundurkan pelaksanaan Musda Partai Golkar dan mengambil alih pelaksanaan Musda. 

Memundurkan pelaksanaan Musda dan mengambil alih pelaksanaan Musda menurut penilaian SOKSI juga merupakan bentuk ketegasan DPD I partai Golkar Provinsi Riau terhadap penerapan aturan dan penegakan disiplin partai sekaligus marwah bagi DPD I Provinsi Riau sehingga tidak ada yang bermain-main dengan aturan partai baik itu AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar. 

Sementara itu, Ketua Steering Committe (SC) Musda Golkar Pekanbaru, Roni Amriel enggan menanggapi hal tersebut karena menurutnya pelaksana Musda Golkar Pekanbaru sudah berpedoman AD/ART, Petunjuk Organisasi (PO) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

"Semua kebijakan yang diambil melalui mekanisme. Kita fokus menyukseskan Musda, dari pada melayani manuver-manuver seperti ini menghabiskan energi dan tidak kewajiban kami untjk menanggapi ataupun menjawab,"katanya.