"Jadi masyarakat tetap berkeinginan tetap dibagikan. Itu ada di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Darul aman, saat itu yang membagikannya adalah Kepala Dusun langsung oleh 250 KK sehingga per KK hanya mendapatkan Rp300 ribu. Padahal ini tidak dibenarkan dan salah," ungkapnya.

"Memang benar, pihak dari Polda Riau turun kesana, untuk menangani perkara tersebut. Tapi karena hal ini ada kebijakan dari Polda dan bukan adanya unsur kesengajaan, kemudian dilimpahkan kepada APIP (Inspektorat) Bengkalis bekerjasama dengan pihak Tipikor Polres Bengkalis,"ujarnya.

Menurut Rinaldi lagi, saat itu, pihak Polres dan Inspektorat Bengkalis turun untuk mengklarifikasi masalah tersebut, saat dilapangan memang betul. Lalu uang yang sudah dibagikan kembali ditarik, dan kembali diserahkan kepada yang berhak menerimanya sebanyak 125 KK.

Sedangkan, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan BLT DD itu, lalu diberikan bantuan lain, seperti BPMT Otonom dan Bantuan Sosial Tunai dari Provinsi,"Dan masalah ini, kepala desa darul aman, direkomendasikan ditegur dengan pemberian sangsi kelalaian," ucapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan penyimpangan dana covid-19 yakni BLT Dana Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis sempat ditangani pihak Polda Riau. Seharusnya dibagikan kepada 125 KK (Kepala Keluarga). Namun oleh perangkat desa, dana itu dibagikan untuk 250 KK.