Terkait dengan kondisi eskavator bahwa  alat berat tersebut masih bisa beroperasi, namun dalam pengoperasiannya sering terjadi kerusakan. Hal ini dikarenakan faktor usia yang sejak tahun 2011 di pakai, oleh sebab itu untuk memperbaikinya secara keseluruhan tentunya akan diperhitungkan biayanya," ujarnya lagi.

Kemudian Fraksi Golkar juga menyarankan untuk membentuk unit usaha melalui BUMD dalam pengelolahan Hotel. Maka disini kita telah memiliki Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah (Perda BUMD). Namun saat ini kita belum memiliki Perusahaan Daerah serta Perda Penyertaan Modal, untuk pendirian BUMD dan semua itu perlu pengkajian berbagai aspek, seperti  Kelayakan bangunan dan fasilitas serta pertimbangan mana yang lebih memungkinkan, apakah pendirian perusahaan daerah atau di kelola dengan bagi hasil, ini sangat perlu dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan perundang-undangan dan diperlukan pengkajian ulang," tuturnya.

Sedangkan Pandangan Umum  Fraksi Partai Demokrat terkait dengan pembanguan IGD dan Rawat Inap Di RSUD Teluk Kuantan, telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk denda keterlambatan penjelasan pekerjaan, telah ditetapkan kepada penyedia dan telah disampaikan kepada auditor BPK untuk di audit, dan akan dibayarkan setelah penyampaian hasil pemeriksaan Badan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau," sebutnya.