BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia terhadap bank-bank yang mengalami masalah pemenuhan pembayaran kewajiban yang erat kaitannya dengan krisis moneter tahun 1998. Bank yang menerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tersebut tentu saja harus melunasi pinjaman yang diterima. Apabila resmi selesai melunasi, bank tersebut akan diberi Surat Keterangan Lunas SKL.

Hanya saja, masalah terjadi manakala Bank Dagang Nasional Indonesia, yang saat itu pemegang sahamnya dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim, masih punya kewajiban untuk membayar Rp 3,7 triliun, padahal ia telah menerima SKL BLBI. Nah, tunggakan tersebut yang hingga kini tak pernah dibayarkan dan menjadi kerugian negara, menurut KPK. Tentu saja ada permainan pejabat tinggi dalam kasus ini, hanya saja hingga kini masih belum diketahui pasti.

4. Korupsi pengadaan e-KTP

Megakorupsi beberapa tahun lalu sedang hangat-hangatnya menghantui negeri ini. KPK sendiri menilai bahwa kasus KTP elektronik ini adalah kasus yang sangat serius lantaran melibatkan banyak sekali para petinggi negara.

Kasusnya bermula pada saat Kemendagri mengumumkan Konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender proyek dengan harga Rp 5,9 triliun. Namun, lembaga Indonesian Corruption Watch menilai adanya kejanggalan dalam megaproyek tersebut. Dan benar saja, enam bulan kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya persekongkolan dalam tender tersebut.

Lalu siapa saja para petinggi negeri yang diduga kuat terlibat? Nama-nama yang diduga mendapat uang panas dan akan segera diperiksa oleh KPK di antaranya adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur aktif Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Ketua DPR saat ini Setya Novanto. Sedangkan KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini: Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Sugiharto dan stafnya, Irman. Dalam proyek ini negara merugi hingga Rp 2,3 triliun.