RIAU24.COM -  Kritikan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), hingga kini masih berlanjut. Banyak pihak yang menolaknya sehingga keberadannya malah jadi polemik. Yang terbaru, kritikan pedas datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Secara tegas, Fadli menilai RUU HIP  tak punya urgensi sama sekali. Sehingga RUU HIP bukan hanya sekedar direvisi, tapi juga layak ditarik kembali dan tidak lagi jadi pembahasan di DPR. Apalagi, saat ini negara masih kesulitan menghadapi krisis akibat pandemi Corona Covid-19.

Fadli menilai, RUU HIP melanggar fatsun ketatanegaraan dan sudah terlihat dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Selain itu, pihaknya melihat ada beberapa hal yang membuat RUU itu terkesan begitu bobrok. 

"Lihat saja rumusan identifikasi masalahnya. Kalau kita baca naskah akademik RUU HIP, rumusan identifikasi masalah semacam itu sebenarnya lebih tepat diajukan saat kita hendak merumuskan undang-undang dasar, bukannya undang-undang," ungkapnya Fadli dalam keterangan yang disampaikan Selasa 16 Juni 2020.

Fadli mengingatkan Pancasila adalah dasar negara. Artinya, jadi acuan dari segala sumber hukum maupun  regulasi seperti UU. Namun, dalam RUU HIP ini, ia melihat ada sesuatu yang ironis karena RUU ini ingin menjadikan Pancasila sebagai UU itu sendiri. 

"Standar nilai kok mau dijadikan produk yang bisa dinilai? Menurut saya, ada kekacauan logika di sini," ungkap anggota Komisi I DPR ini, dilansir viva.