Maafkan saya Kangmas Joko Widodo, tanpa suatu legitimasi, saya hanya sebagai orang biasa, saya menganggap bahwa negara harus lebih besar kehadirannya. Negara bisa hadir lebih terbuka, dengan memberikan stimulus seperti "helicopter drop" dalam bentuk direct cash berjangka panjang kepada sistem keuangan.

Ini semua untuk menjaga consumer spending tetap dapat menopang PDB agar tidak terlalu parah penurunan pertumbuhannya. Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam Perppu 1/2020, memberikan otorisasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan surat utang, dan di lain pihak memperbolehkan Bank Indonesia untuk membelinya. Berdasarkan Rp. 5,600 triliun kredit yang sudah disalurkan, serta potensi tersendatnya supply factor produksi dan mobilitas selama 18 bulan nanti.

Saya mengusulkan setidaknya stimulus yang dipersiapkan sebesar 30 persen dari kredit yang sudah disalurkan perbankan saat ini, atau minimal Rp. 1.500 triliun. Mekanisme yang dimungkinkan berdasar Perppu adalah dimana: