RIAU24.COM - Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai ngawur dalam skema penempatan dana pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas yang besarannya mencapai Rp87,59 triliun.

Pasalnya, Sri Mulyani tidak konsisten sebagaimana terbitnya PP 23/2020 sebagai pelaksanaan UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 atau COVID-19 penanggulangan Covid-19.

zxc1

Karena membolehkan bank jangkar memberikan dana pemerintah tersebut kepada bank yang kalah klering atau kekurangan likuiditas.