Enny seperti yang dimuat Sindonews.com menerangkan, kalau di negara maju, gaji pejabatnya langsung di cut off atau dipotong otomatis untuk penanganan COVID-19. Menurutnya, di Indonesia sangat memungkinkan melakukan hal serupa, sebagaimana yang jadi usulan Ganjar, terutama dari pejabat eselon dan kepala daerah bukan dari ASN golongan 1 sampai 3.

"Dipotong tunjangannya, karena dampak atau hasil pemotongan tunjangan itu akan sangat signifikan. Kalau yang gaji pokok, sukarela saja. Karena kalau tunjangan itu kan tidak akan menggangu kemampuan finansial mereka," terangnya.

Tanpa adanya suntikan dana dari realokasi anggaran tersebut, selain berdampak buruk pada penanganan pagebluk, juga akan menambah penduduk miskin di negeri ini. Padahal utang luar negeri di saat inipun sangat tidak memungkinkan.