“Kalau ini sebegitu besar, saya kira KPK harus concern awasi ini, sebab ini betul-betul menjadi rawan,” kata Hinca.

Mantan Sekjen PSSI ini juga mengatakan, KSP juga sudah mengumumkan bahwa delapan mitra kerja pemerintah dalam program Kartu Prakerja itu tidak pakai tender.

“Kan ini tidak ada urusan bagi-bagi alat kesehatan, kenapa tidak pakai tender. Jadi, ini tidak bisa menurut kami,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hinca memandang ada potensi yang sangat besar sekali untuk terjadinya penyalahgunaan di situ.

“Jadi, tidak tepat, tidak berdaya guna, meraup untung berlebihan dan tanpa tender,” pungkas Hinca.

Untuk diketahui, total ada delapan platform digital yang menjadi mitra program kartu prakerja yang telah bekerja sama dengan pemerintah.