Dia tercatat sebagai pendukung Yayasan Westminster untuk Demokrasi (WFD) dalam mengimplementasikan proyek pengawasan legislatif di Indonesia.

Proyek ini bertujuan untuk membantu anggota parlemen baik di tingkat nasional (DPR) dan sub-nasional (DPRD) untuk menciptakan proses legislatif yang lebih bertanggung jawab dan inklusif dan mencegah / memperbaiki undang-undang dan peraturan yang bermasalah, diskriminatif.

Ravio juga melakukan penelitian dalam pengembangan dan implementasi rencana aksi pemerintah terbuka di Indonesia untuk Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) dari Open Government Partnership (OGP).

Selama wabah corona ini, Ravio Patra bersama Koalisi Masyarakat Sipil terlihat kritis dalam hal penanganan Covid-19. Mereka meminta pemerintah transparan dalam menyampaikan data dan lokasi sebaran virus corona.

Selain itu, mereka juga menentang penerapan darurat sipil yang akan diterapkan pemerintah apabila wabah ini semakin meluas.***