RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo telah rencana akan memberlakukan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. Namun, beberapa anggota DPR RI secara terang-terangan sudah langsung menyatakan menolak rencana itu.

Salah satunya, datang dari anggota DPR Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mardani Ali Sera. Menurutnya,  Presiden Jokowi mestinya melaksanakan karantina wilayah atau lockdown, bisa juga parsial di beberapa daerah.

Namun yang terjadi, Jokowi malah ingin menerapkan darurat sipil. Mardani menangkap ada hal lain di balik rencana itu. Pasalnya, darurat sipil meminta otoritas besar, tapi tanpa disertai kewajiban bagi negara untuk menyediakan pangan dan kesehatan bagi warga, selama darurat sipil itu berlangsung. Hal ini menjadi salah satu kekhawatirannya.  

Penolakan itu dengan terang-terangan diungkapkan Mardani lewat akun Twitternya. 

"Kita #TolakDaruratSipil. Ayo kedepankan karantina wilayah atau lockdwon. Pemerintah blunder. Mestinya, karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018. Fokus paksa social dan physical distancing dengan disiplin ketat, sambil menjaga masyarakat berpenghasil rendah terjamin pangan dan kesejahteraannya," cuitnya, seperti dikutip viva, Selasa 31 Maret 2020.

Selain itu, Mardani juga menilai banyak hal yang bakal merugikan. Di antaranya, darurat sipil bisa membuat pemerintah tidak fokus. Karena, kewenangan meluas berpotensi digunakan tidak terkontrol. Selain itu, darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa hingga hentikan arus informasi bahkan menangkap bukan atas dasar melanggar social distancing.