RIAU24.COM -  PEKANBARU - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar proses negosiasi business to business (B to B) antara PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan Pertamina terkait percepatan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan segera diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar penurunan produksi minyak nasional tidak berkelanjutan.

Demikian dikatakan Penasihat Ahli SKK Migas, Satya Widya Yudha, di Jakarta, Kamis (12/3). Statemen Satya ini disampaikan untuk menanggapi proses alih kelola WK Rokan yang terjadi saat ini. 

"Kesepakatan antarbisnis antara Pertamina dan CPI menjadi kunci bagi Pertamina dalam pengelolaan WK Rokan, Riau. Jadi inilah yang harus diusahakan oleh kedua belah pihak,” kata Satya.

Pada masa alih kelola, kata Satya, SKK Migas telah mengurus dua hal. Pertama adalah percepatan kegiatan dan yang kedua, adalah proses peralihan blok itu sendiri. “Kedua kegiatan itu prosesnya terpisah," katanya.

Berdasarkan peraturan perundangan, pada proses kedua yaitu proses peralihan, telah berjalan sebagaimana seharusnya. Sementara pada proses kegiatan pertama yaitu percepatan kegiatan, harus dilakukan melalui kesepakatan B to B antara CPI dan Pertamina. 

Pada proses peralihan, tambah Satya, SKK Migas telah berhasil memfasilitasi agar CPI membuka semua informasi yang dibutuhkan Pertamina, termasuk data-data yang dibutuhkan Pertamina untuk mempercepat produksi pasca kontrak WK Rokan berakhir pada Agustus 2021.