zxc2

Sehingga Politisi senior PKB itu mendorong kedepannya agar ada kejelasan bagi hasil untuk daerah terkait CPO ini. Misalnya tertuang dalam perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) atau dalam UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Kita maunya hasil yang dikelola Pemerintah Pusat bisa kembali ke daerah asalnya sebagai wujud pembangunan," timpal Ketua Komisi II Junaidi yang pada kesempatan itu juga ada dalam ruangan komisi. (R24/Rgo)