RIAU24.COM - INHIL- Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)  merupakan salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO) yang cukup besar di Riau. Namun sangat disayangkan, besarnya kontribusi income yang masuk ke negara tak dirasakan sumbangsihnya oleh Inhil.

zxc1

Padahal sudah jelas sekali akibat aktivitas CPO tersebut berdampak terhadap infrastruktur dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat diminta bersikap adil terhadap daerah penghasil CPO ini.

"Ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan baik sawit maupun kelapa. Tapi perkebunan Sawit yang terbanyak. Jadi mana hasil pajak CPO yang disetor ke Pusat. Sementara Kabupaten Inhil tidak ada dapat apa-apa," sebut Wakil Ketua DPRD Edy Gunawan kepada wartawan ketika berkunjung ke Komisi II, Senin 24 Pebruari 2020.

zxc2

Sehingga Politisi senior PKB itu mendorong kedepannya agar ada kejelasan bagi hasil untuk daerah terkait CPO ini. Misalnya tertuang dalam perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) atau dalam UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Kita maunya hasil yang dikelola Pemerintah Pusat bisa kembali ke daerah asalnya sebagai wujud pembangunan," timpal Ketua Komisi II Junaidi yang pada kesempatan itu juga ada dalam ruangan komisi. (R24/Rgo)